Rabu, 30 Agustus 2017

TRAGEDI MARSINAH Disusun Oleh Kelompok 6 XI MIPA 2 SMA Xaverius 1 Palembang

Disusun Oleh
Kelompok 6 XI MIPA 2 SMA Xaverius 1 Palembang
Nama anggota :
1. Agustinus Eppendie (02)
2. Felicia Anggraini (13)
3. Joana Suandi (20)
4. Justin Owen Wijaya (22)
5. Lorencia Dinara (25) 



 


Setiap manusia memiliki HAM ( Hak Asasi Manusia ) bagi pribadinya masing-masing yang harus saling dijaga dan dihormati satu sama lain. Tetapi tak jarang kita temui banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Salah satunya ialah kasus / tragedi Marsinah.
Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia lahir di Nglundo pada 10 April 1969 dan meninggal di umurnya yang ke 24 tahun pada tanggal 8 Mei 1993. Ia diculik dan kemudian ditemukan meninggal pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan Wilangan, Nganjuk dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.
Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50 / Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti menambah beban pengeluaran perusahaan.
Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. CPS membahas surat edaran tersebut dengan resah akibat perusahaan yang tidak bersedia melaksanakan keputusan pemerintah tersebut.
Pada 2 Mei 1993, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250.
Pada tanggal 3 Mei 1993, seluruh buruh PT. CPS tidak masuk kerja, kecuali staff dan para kepala bagian, sebagian buruh juga mengajak teman-temannya untuk tidak masuk kerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat sempat turun tangan untuk mencegah aksi tersebut. Di hari ini juga, Marsinah pergi ke Depnaker (Departemen Tenaga Kerja) Surabaya untuk mencari Data tentang upah minimum regional. Data inilah yang Marsinah akan tunjukan kepada pihak pengusaha untuk menguatkan tuntutan para buruh untuk mogok bekerja.
Pada tanggal 4 mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT.CPS dari ketiga shift secara serentak masuk pagi, dan memaksa masuk kedalam pabrik, satpam pabrik menghalangi Buruh Shift II dan Shift III. Aparat serta Koramil telah berjaga-jaga di sekitar perusahaan sebelum kejadian berlangsung. Lalu,Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan para pengurus PT. CPS, Perundingan berjalan dan Marsinah sangat bersemangat menyuarakan tuntutannya, ia adalah satu satudari 15 buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan. Khususnya tentang tunjangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.2250 per hari sesuai dengan dengan Kepmen 50/1992 tentang upah minimum regional. Namun, pertentangan antara kelompok buruh dengan pengusaha tersebut belum berakhir.
Pada tanggal 5 mei 1993, 13 buruh dipanggil Kodim Sidoarjo. Pemanggilan itu diterangkan dalam surat dari kelurahan siring. Tanpa dasar atau alasan yang jelas, pihak tentara mendesak agar ke-13 buruh itu menandatangani surat PHK. Para buruh terpaksa menerima PHK karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. Dua hari kemudian menyusul 8 buruh di PHK ditempat yang sama.
Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan teman-temannya yang sebelumnya di panggil pihak Kodim.  
Kamis, 6 Mei 1993, Marsinah bersua dengan salah satu temannya dan meminta informasi perkembangan pertemuan dengan Kodim. Di kosnya, Marsinah mendapat kabar bahwa 13 temannya telah menerima pesangon dan menandatangani surat PHK. Marsinah marah saat mengetahui perlakuan tentara kepada kawan-kawannya. Ia pun  mengancam pihak tentara bahwa ia akan melaporkan perbuatan sewenang-wenang terhadap buruh tersebut kepada pamannya yang berprofesi sebagai jaksa di Surabaya dengan membawa surat panggilan kodim milik salah seorang karyawan.
Sorenya, Marsinah mengcopy surat PHK tersebut dan berencana membagikannya ke buruh PT. CPS. Awalnya surat itu hendak disampaikan ke Ketua SPSI PT. CPS namun tidak jadi karena gagal menemukan rumah Ketua SPSI PT. CPS, akhirnya surat itu disampaikan lewat satpam perusahaan.
Karena didesak oleh rasa ingin tahu yang tinggi akan nasib 13 temannya itu, sepulang mengantarkan surat, Marsinah justru kembali ke kos temannya. Menjelang Maghrib, bersama 4 temannya, ia menyusul ke Kodim untuk menanyakan kabar 13 temannya itu. Saat itu, 3 temannya memakai kendaraan umum, sementara Marsinah naik sepeda motor bersama satu temannya. Marsinah dan temannya sendiri bahkan sempat tersesat sebelum akhirnya menemukan kantor Kodim Sidoarjo. Dalam perjalanan pulang naik sepeda motor itulah, Marsinah sempat mendatangi beberapa temannya dan membagi kopi surat pengunduran diri 13 temannya itu.
Di perempatan desa Siring, Marsinah bertemu 4 dari 13 temannya tersebut. Karena ingin mengetahui lebih jelas apa yang telah telah terjadi, Marsinah mengajak dua diantaranya untuk berdiskusi di teras kos nya. Di sinilah, Marsinah menjadi terkejut mengetahui 13 temannya dipaksa menandatangani surat pengunduran diri itu dan telah diPHK bukan oleh perusahaan tapi Makodim. Marsinah marah dan menyatakan menolak pemecatan tersebut dan menegaskan rencananya untuk mengadukan kejadian itu ke Pamannya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya.
Setelah teman-temannya pulang dari kosnya, Marsinah kemudian bergegas pergi. Kepada ibu kosnya, ia bilang hendak ke rumah temannya. Terakhir ia pergi, Marsinah mengenakan kaos putih, rok coklat dan bersandal jepit. Kemudian baru diketahui bahwa Marsinah sama sekali tidak bertemu temannya itu karena mendapat giliran kerja shift malam.
Dalam perjalanan pulang ke kosnya Marsinah sempat bertemu dengan dua temannya yang lain dan mengajak mereka ke kosnya untuk meminta Surat Perjanjian Bersama hasil perundingan bipartit pada 4 Mei lalu. Dalam surat tersebut, perusahaan berjanji tidak akan mencari kesalahan buruh dengan bunyi "Sehubungan dengan unjuk rasa ini (pemogokan kerja), pengusaha dimohon untuk tidak mencari-cari kesalahan karyawan". 
Malam itu, Rabu 5 Mei 1993 adalah malam terakhir Marsinah terlihat oleh teman-temannya. Sepengetahuan teman- temannya, ia sempat mengajak temannya untuk membeli makanan namun karena sudah larut malam, yakni sekitar jam sepuluh malam, kedua temannya itu menolak. Mereka berpisah di bawah pohon Mangga, dekat Tugu Kuning, Desa Siring.
Sejak saat itulah ia 'hilang' dan ditemukan pada tanggal 9 Mei 1993 dalam keadaan tidak bernyawa. Ia ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan. Vaginanya, tulang panggul, dan lehernya hancur. Di perutnya terdapat luka tusukan sedalam 20 cm. Sekujur tubuh penuh dengan memar serta lengan dan tangan lecet.
.Pada tanggal 30 September 1993 dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Marsinah.
Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT. CPS, satu-satunya perempuan yang ditangkap dan mengalami siksaan fisik serta mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam V Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.
Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.
Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto ( pekerja di bagian kontrol CPS ) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS) mengeksekusinya.
Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah "direkayasa". dan sampai sekarang kasus pembunuhan Marsinah belum terungkap kebenarannya.
Jika harus berasumsi dalang di balik pembunuhan marsinah, maka dapat dikatakan bahwa oknum yang kontra terhadap aksi-aksi demontrasi apalagi orang perusahaan yang memang tidak setuju terhadap kenaikan upah buruh.
Putusan Mahkamah Agung (MA) membebaskan seluruh pihak dari segala dakwaan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Meski telah nyata ada orang yang terbunuh, namun tak satu pun pelaku terjerat hukuman. Asumsi aparat keamanan (polisi atau TNI) sebagai pelaku dapat didasarkan dengan alibi bahwa yang menyuruh melakukan tindak pidana adalah pihak dari perusahaan, sedangkan aparat keamanan hanya sebagai eksekutor pesanan perusahaan. Sedangkan asumsi pihak perusahaan  sebagai pelaku tunggal dapat dikarenakan kepentingan mereka yang terganggu dengan aksi Marsinah. Melihat sejumlah pelaku yang sebelumnya diduga terlibat terdiri atas oknum perusahaan dan aparat TNI, maka berat kemungkinan memang terjadi persekongkolan. Namun kenyataan tidak dapat dibuktikan, mungkin saja  karena kuatnya pengaruh institusi TNI yang mungkin saja terlibat.
Melihat kenyataan di atas, dapat dilihat bahwa sangat diperlukannya tindakan hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM, baik sebelum ataupun setelah dibentuk di bentuknya Pengadilan HAM. Tindakan tersebut tentu penting mengingat HAM adalah muatan konstitusi dan merupakan perhatian seluruh pihak nasional dan internasional. HAM juga adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
Meskipun pembunuh sebenarnya belum terungkap tetapi kita dapat mengenang jasa Marsinah sebagi salah satu aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak buruh.
  Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1993. Ia menjadi simbol perjuangan kaum buruh. Kasus ini pun menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO, dikenal sebagai kasus 1713.




Sumber :










(Opini, tanggapan, analisis, solusi dll dari setiap anggota kelompok)

1. Agustinus Eppendie
Menurut saya kasus Marsinah ini sangatlah tidak manusiawi karena ia hanya ingin memperjuangkan haknya sebagai buruh yaitu mendapatkan upah yang semestinya, namun takdir berkata lain pada saat ia melakukan demo untuk menuntut haknya ia malah hilang serta di bunuh dengan cara yg sangat tidak mencerminkan kita sebagai seorang manusia. Saya merasa sangat kecewa pada orang orang yang terkait pada kasus ini terutama pemerintah dan komnas ham yang sebagai pelindung masyarakat masih belum menemukan titik terang untuk kasus sperti ini. saya berharap untuk kedepannya pemerintah serta komnas ham dapat lebih tegas dalam menangani kasus HAM karena HAM merupakan salah satu pemberian tuhan sebelum kita lahir.

2. Felicia Anggraini
Menurut saya, kasus ini sangatlah mencerminkan bagaiman tidak berjalannya keadilan HAM. Mengapa? Coba kita lihat seberapa banyak pelanggaran HAM yang ada di kasus ini. Yang pertama penahanan hak gaji buruh, pengambilan nyawa seseorang, penyiksaan, pelecehan, pemaksaan, perbudakan, kekerasan dan masih banyak lagi pelanggran HAM lainnya. Kata miris tidak cukup untuk menggambarkan situasi ini. Kenapa nyawa seseorang yang berjuang untuk hak banyak orang harus diambil dengan cara sekeji itu? Kita sebagai pengamat kasus ini harusnya sadar akan bagaimana seseorang yang rela memperjuangkan hak banyak orang dengan mengorbankan nyawanya dan masa depannya. Dapat dibayangkan begitu panjangnya masa depan Marsinah jika seandainya ia masih hidup. Apalagi begitu banyaknya konspirasi yang terjadi dalam penyelidikan kasus ini membuat saya bertanya, bagimanakah sebenarnya hukum di Indonesia berjalan? Apakah hanya mementingkan kepentingan beberapa oknum atau sudah sangat seadil-adilnya. Saya disini hanya bisa belajar dari kasus ini bahwa janganlah kita merendahkan dan melanggar HAM seseorang. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang setara, sama, sederajat tanpa adanya perbedaan entah dari segi materi atau fisik.jadi jadilah seorang manusia yang benar-benar menjalankan hak dan kewajibannya sebagi manusia.


3. Joana Suandi
Kasus marsinah ini termasuk kasus pelanggaran HAM yang berat , Padahal ia hanya ingin sebuah keadilan kepada atasannya dengan meminta kenaikan gaji minimum,tetapi sebuah hal yang sepele ini dapat menjadi maut dalam hidupnya ,ia dibunuh dengan keji dan mayatnya dibuang begitu saja, dan sampai sekarng belum ditemukan siapa pelaku pembunuhan tersebut.Sempat terasa kecewa bahwa kasus ini belum terselesaikan namun sudah dilupakan oleh pemerintah, namun cukup melegakan bahwa kaum buruh tetap terus mengenang Marsinah karena bagi mereka ia adalah seorang Pahlawan.
Semoga untuk selanjutnya pemerintah tidak lepas tangan begitu saja ,keadilan harus tetap terus berjalan tanpa terkecuali. pemerintah harus mencari dan menghukum mereka yang melanggar hak seseorang orang bahkan mereka yangsampai berani menghilangkan nyawa seseorang. Setiap orang bebas untuk membela apa yang menjadi haknya asalkan itu masih bisa diterima di akal dan tidak mengganggu hak orang lain.

4. Justin Owen Wijaya
Menurut saya, kasus Marsinah merupakan sejarah buruk bagi bangsa kita dalam menjunjung tinggi HAM, didalam dunia internasional saat ini human right atau hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dan diterapkan dalam perundang - undangan setiap negara, maka solusi dalam kasus marsinah adalah adanya kepastian hukum dalam menjamin keamanan setiap orang serta menghargai hak-haknya., seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan keadilan serta rasa aman dari negara.

5. Lorencia Dinara
Keadilan harus ditegakkan. Kematian tidak wajar dari Marsinah adalah contoh pelanggaran HAM yang sangat berat . karena tidak mau memenuhi kewajiban, nyawa seseorang harus melayang tanpa memandang hak dari orang tersebut.

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar