Kamis, 17 Agustus 2017

POT POL KAMBOJA Disusun Oleh Kelompok 6 XI MIPA 4 SMA Xaverius 1 Palembang

Disusun Oleh
Kelompok 6 XI MIPA 4 SMA  Xaverius 1 Palembang
Nama Anggota:
1. Daniel Rusli (08)
2. Florentina Feodora D.O. (10)
3. Joevan A.P. (16)
4. Natalia Tonadi (25)
5. Tara Qonitah H. (34)




Link Video (Youtube) : https://www.youtube.com/watch?v=-vYkTeuFVU0&feature=youtu.be

Pol Pot (Saloth Sar) lahir pada 19 Mei 1928, ia seorang pemimpin gerakan komunis Kamboja yang  dikenal sebagai seorang revolusioner Kamboja pemimpin Khmer Merah (1963-1997). Setelah pasukannya menaklukkan Phnom Penh, ia menjadi pemimpin Kamboja (17 April 1975) dan memiliki kekuasaan yang lebih sebagai perdana menteri dari Demokratik Kamboja pada periode 1976-1979. Ia meninggal dunia di usia 69 tahun pada 15 April 1998.
 Ia memimpin kediktatoran totaliter dan menerapkan kebijakan yakni membuat masyarakat yang tinggal di kota pindah ke desa untuk dipekerjakan di pertanian secara kolektif secara paksa. Kondisi pekerjaan yang berat, membuat para pekerja kekurangan gizi. Dengan perawatan medis yang rendah, sekitar 25 persen populasi penduduk Kamboja mengalami kematian. Dalam kebijakan yang cuma bertahan dan dijalankan selama empat tahun, populasi dari 8 juta turun menjadi 1 -3 juta .
Tak lama itu, Khmer Merah mengevakuasi 2,5 juta penduduk Phnom Penh dipaksa turun ke ladang dan bekerja, harta benda mereka dirampas. Jika ada yang komplain, menyembunyikan ransum, atau melanggar peraturan, mereka akan dimasukkan ke penjara S-21 lalu dibunuh. Tulang belulang orang meninggal karena kekurangan gizi/masalah kesehatan juga memenuhi kuburan massal. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang yang tinggal di Kamboja dibantai selama pemerintahan rezim Pol Pot dan Khmer Merah.
Di zaman pemerintahannya, negara mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat termasuk tata bahasa, pakaian, dan lainnya. Uang, harta benda pribadi, perhiasan, perjudian, buku-buku, dan agama semua dicabut. Lahan pertanian dimiliki secara kolektif. Anak-anak dipaksa keluar rumah dan dimasukkan ke militer. Pihak yang melakukan oposisi akan dibunuh. Banyak penduduk yang meninggal di eksekusi, penyakit, dan kelaparan serta banyak ranjau darat yang tersebar .
Pada 10 Juni 1997, Pot Pol memerintahkan eksekusi rekan dekatnya sendiri yang bernama Son Sen juga terhadap sebelas anggota keluarganya karena orang tersebut mencoba bersepakat dengan pemerintah.
Pol Pot berusaha melarikan diri, tapi ia berhasil ditangkap dan ditahan seumur hidup. Dan meninggal dunia berstatus tahanan rumah oleh Ta Mok dari faksi Khmer merah. Penyebabnya ada karena bunuh diri, diracun, namun pada 15 April 1998 ia dikatakan terkena serangan jantung, ia lalu dibakar.

Sumber :
http://www.boombastis.com/pol-pot/84716


Pendapat penyusun :
1.      Daniel Rusli (08)
Menurut saya tindakan dari pol pot sudah melanggar HAM karena merebut hak masyarakat yaitu hak untuk hidup yang tertera pada pasal 28I dan juga beberapa hak lainnya seperti hak untuk mempertahankan kehidupannya dan mendapatkan hidup yang layak.

2.      Florentina Feodora D.O. (10)
Menurut pendapat saya , kasus mengenai kediktatoran Pal Pot terhadap Kamboja sangatlah kejam dan brutal. Kasus ini merupakan kasus pelanggaram HAM berat yang mengerikan karena terjadi kematian penduduk Kamboja mencapai 25% karena kediktatoran Pal Pot. Beliau menetapkan kebijakan untuk memindahkan masyarakat kota ke desa untuk dijadikan seorang kerja paksa. Dalam situasi tersebut, pekerjaan yang dilakukan terbilang berat, belum lagi para pekerja kekurangan gizi dan perawatan medis rendah. Bukan itu saja, beliau memaksa para pegawai negeri, dokter,guru, dan lainnya untuk bekerja dan harta bendanya dirampas. Jika ada yang melawan, beliau tidak segan memenjarakannya lalu dibunuh. Selain itu, beliau menghalangi kebebasan kehidupan masyarakat dengan mengontrol segala kehidupan mereka. Menurut saya, seorang pemimpin seperti itu tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin seperti itu menganggap kehidupan seseorang tidak penting. Berdasarkan hukum yang berlaku, peristwa ini pelah melanggar pasal 28 I, mengenai hak manusia. Seharusnya, dalam memimpin suatu negara haruslah berdasarkan nilai kemanusiaan dan berdasarkan kepentingan bersama bukan pribadi. Kita sebagai manusia mempunyai derajat yang sama di muka bumi ini. Berdasarkan kasus ini, kita dapat belajar bahwa egoisme membawa malapetaka dan sebuah keputusan haruslah diambil beradasarkan kepentingan bersama. Dan yang paling penting adalah tidak menghilangkan HAM orang lain, karena HAM memang kodratnya dimiliki siapapun sejak manusia lahir.

3.      Joevan A.P. (16)
Menurut saya kasus tersebut melanggar HAM manusia karena telah membuat banyak orang tewas, dan juga melanggar UUD 1945 pasal 28 yang berisi tentang hak manusia untuk hidup, jadi kita harus menghormati kehidupan sesama manusia lain


4.      Natalia Tonadi (25)
  Setelah sebuah negara telah merdeka, di situlah para rakyat seharusnya dapat merasakan kehidupan yang nyaman dan bebas mengatur dirinya sendiri. Tetapi hal yang sama tidak terjadi dengan Kamboja. Pada masa pemerintahan Palpot, kekuasaan digunakan secara sangat kejam dan tidak manusiawi karena ia telah menyiksa banyak orang, termasuk anak kecil.
    Menurut saya, kasus rezim Palpot tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I. Pelanggaran yang paling parah adalah dengan mencabut nyawa berjuta-juta masyarakat, padahal tiap orang memiliki hak hidup yang sama. Saya merasa sangat prihatin dan berkabung atas para korban jiwa tidak bersalah pada kasus ini, dimana mereka dipaksa menjadi petani paksaan serta disiksa secara fisik dan mental. Setiap masyarakat seharusnya berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, bukan malah penyiksaan.
     Jalan pikiran Palpot dalam menuju negara yang agraris adalah tidak benar karena menutup kemungkinan masyarakat dalam berkreasi dan bervariasi. Ia begitu egois dalam memikirkan egonya sendiri dalam membangun sebuah negara impiannya sehingga ia lupa akan tugasnya sebagai pemimpin. Tindakan senonoh lainnya adalah dengan merampas semua harta benda masyarakat  dan memutuskan seluruh hubungan ke luar negeri, sehingga kekuasannya sangat luas berdiktator.
    Harapan saya untuk ke depannya adalah agara seluruh pemimpin di dunia dapat selalu memikirkan dan memperdulikan masyarakatnya dibandingkan kepentingannya sendiri agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali.

5.      Tara Qonitah H. (34)
Setiap orang memiliki haknya masing-masing yang tidak bisa diganggu gugat dan seseorang berhak hidup dan mengontrol kehidupannya sendiri. Pemerintahan di zaman Pal Pot sangat tidak mempertimbangkan hak orang lain dan tindakannya sangatlah tidak berperikemanusiaan dan keji dan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sangat berat. Tindakan Pal Pot yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara sangatlah buruk, ia bahkan tidak segan membunuh pihak yang melakukan oposisi atau kritik terhadap pemerintahannya dan ia juga melakukan pemaksaan serta penyiksaan pada rakyatnya dengan memaksa para penduduk untuk bekerja di pertanian dimana hal itu justru merusak stabilitas negara tersebut dalam berbagai bidang.
Tindakan Pat Pol yang ia rasa sudah benar namun bila diteliti, tindakannya justru jauh dari kata benar. Tindakannya yang merampas harta penduduk, melakukan kerja paksa, mengatur segala aspek kehidupan penduduk dan tindakan pembunuhan. Hal ini justru merugikan penduduk dan pemerintahannya yang otoriter dan menindas rakyat justru membuat kekacauan dan kerusakan.
Pemerintahan pada zaman Pal Pot ini melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 28A,28B ayat 2, 28G ayat 2, dan 28I ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak perlindungan dari kekerasan, hak perlindungan dari penyiksaan, dan perlindungan dari ancaman.
Selain itu, pada pemerintahan Pal Pot kehidupan rakyat sangat terikat dan rakyat tidak pernah memiliki kesempatan berpendapat karena apabila rakyat tidak mengikuti aturan atau kebijakan yang ada maka rakyat tersebut akan dipenjara dan dibunuh dimana rakyat tidak memiliki jaminan HAM dan perlindungan dari pemerintah.
Seharusnya, pemerintah harus lebih memperhatikan rakyatnya dan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat namun tetap disertai batasan tertentu selain itu pemerintah dan rakyat juga harus berusaha menegakkan HAM dan menghargai haknya masing-masing agar dapat terjaganya kedamaian. Selain itu perlunya peningkatan terhadap moralitas agar dapat menangkal segala bentuk dari ajaran atau nilai-nilai yang salah.

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar