PEROMPAKAN SOMALIA Disusun oleh Kelompok 3 XI MIPA 6 SMA XAVERIUS I Palembang

Disusun oleh

Kelompok 3 XI MIPA 6 SMA XAVERIUS I Palembang

Nama Anggota :

1. Davin Hansel Winata ( 4 )

2. Erina ( 8 )

3. Gervandy Wijaya ( 13 )

4. Marcellinus Verrell ( 21 )

5. Maria Ovianita ( 22 )

6. Otniel Titus Husein ( 27 )

Link Video : https://youtu.be/QR0gB3kl6tE

Ø  Perompakan Somalia

Perompakan di pantai Somalia menjadi ancaman terhadap kapal internasional sejak dimulainya Perang Saudara Somalia awal tahun 1990-an. Perompak ini berada di wilayah perairan Somalia yang meliputi kawasan Samudra Hindia lepas pantai timur Somalia, Laut Arab dan Teluk Aden yang merupakan jalur utama pelayaran dunia. Gangguan para perompak ini akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Kapal yang dirampok oleh meraka bermacam-macam, mulai dari kapal penumpang hingga kapal barang. Para perompak ini pernah membajak kapal tanker yang berbobot mati di atas 100.000 ton. Sejak tahun 2005, banyak organisasi internasional, termasuk International Maritime Organization dan World Food Programme, menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya aksi perompakan. Perompakan menyebabkan meningkatnya harga perkapalan dan mengganggu pengiriman makanan. 90% pesediaan World Food Programme tiba melalui laut, dan kapal tersebut memerlukan penyertaan militer. Perompak-perompak ini muncul sejak terjadinya Perang Saudara Somalia pada tahun 1991 yang mengakibatkan tercabiknya Somalia dalam beberapa bagian yang masing-masing dikuasai kelompok perlawanan tertentu.

Ø  Contoh Kasus penyanderaan :

• MV Faina (Ukraina), 120 Hari (8 Oktober 2008 - 5 Februari 2009)
• MT Masindra 7 (Malaysia), 230 Hari (16 Desember 2008 - 3 Agustus 2009)
• MV Sirlus Star (Arab Saudi), 56 Hari (15 November 2008 - 10 Januari 2009)
• Samho Jewelry (Korea Selatan), 210 Hari (20 Juni 2010 - 21 Januari 2011)
• Maran Centaurus (Arab Saudi), 47 Hari (29 November 2010 - 15 Januari 2011)
• MV Thor Nexus (Thailand), 108 Hari (25 Desember 2010 - 11 April 2011)
• MV Beluga Nomination (Jerman), 82 Hari (22 Januari 2011 - 14 April 2011)
• MV Sinar Kudus (Indonesia, 46 Hari (16 Maret 2011 - (1 Mei 2011)

Ø  Upaya dunia melawan perompakan somalia :

• Pada 7 Oktober 2008, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1838 yang menyerukan kepada semua negara agar "aktif mengambil bagian" dalam perang melawan perompakan di lepas pantai Somalia.
• Pada Desember 2008, Dibentuk satuan operasi yang dinamakan Satuan Tugas Bersama 150 yang fokusnya melawan perompakan dan teroris di sepanjang lepas pantai Benua Afrika.
• Sejak Januari 2009, ada 30 Kapal perang dari sejumlah negara yang berpatroli di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden.

Ø  Faktor yang menyebabkan perompakan terjadi :

1. Situasi ekonomi di kawasan sekitar

Situasi ekonomi di suatu kawasan, terutama kawasan pesisir dapat berpengaruh terhadap perilaku kelompok-kelompok masyarakat tersebut, terutama dalam hal mempertahankan hidup. Masyarakat pesisir hidupnya sangat tergantung dengan kondisi alam karena rata-rata mereka hidup dengan memanfaatkan hasil laut.
Berkaitan dengan perekonomian di somalia paska konflik yang berkepanjangan, perekonomian di somalia menjadi hancur. Sebagian besar rakyat somalia terutama yang tinggal dipesisir pantai berusaha mengeksploitasi hasil laut untuk meningkatkan perekonomian. Bahkan sampai ke laut bebas. Namun pada perkembangan selanjutnya tujuan tersebut berubah menjadi usaha untuk membajak setiap kapal yang melintasi laut bebas tersebut. Dan hasil dari kejahatan tersebut dijadikan sebagai National Defence bagi somalia

2. Lemahnya kontrol pemerintah terhadap permasalahan di dalam negeri

Pemerintah adalah badan hukum publik yang bertugas melayani dan melindungi rakyatnya. Masalah-masalah seperti pemenuhan kebutuhan pokok rakyat merupakan tugas pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melindungi kepentingan umum secara bijaksana dapat mendorong sekelompok masyarakat tertentu untuk melakukan tindakan demi kepentingan kelompoknya. Sehingga dalam hal ini, diperlukan perhatian dan peranan yang besar dari pemerintah untuk dapat memberikan jalan keluar yang lebih baik kepada masyarakatnya. Pemerintah Somalia yang tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut membuat somalia jatuh dalam konflik yang berkepanjangan. Hal ini sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan negara Somalia, baik bidang ekonomi, sosial dan politik.

3. Lemahnya sistem hukum dibidang maritim dan Rendahnya kemampuan para penegak hukum

Selama ini persoalan penegakan hukum dan peraturan di laut senantiasa tumpang tindih dan cenderung menciptakan konflik antar institusi dan aparat pemerintah, serta konflik horizontal antar masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum dan peraturan yang dapat menjamin interaksi antar sektor yang saling menguntungkan dan menciptakan hubungan yang optimal.
Penegakan hukum di bidang maritim terdiri dari penegakan hukum di laut, di kapal dan di pelabuhan. Semua unsur tersebut seyogyanya saling terkait satu sama lain. Lemahnya salah satu dari unsur penegakan hukum tersebut dapat melemahkan sistem penegakan hukum di laut secara keseluruhan, sehingga berakibat memberi kesempatan atau peluang terhadap aksi kejahatan di laut.
Somalia merupakan Failed State (negara gagal) dimana Somalia tidak dapat menjalankan proses pemerintahan sebagaimana mestinya, termasuk dalam soal pertahanan dan keamanan. Hal ini menjadfikan pemerintah somalia tidak dapat mengambil jalan untuk memerangi pembajakan yang dilakukan warganegaranya.

Ø  Beberapa sudut pandang tentang pembajakan kapal :

a.       Pembajakan di laut tidak dapat dibenarkan dari segi pertimbangan apapun, baik dilakukan karena alasan ekonomis ataupun alasan politik. Kejahatan ini telah berlangsung sejak laut menjadi jalur transportasi bagi masyarakat dunia.Hukum Laut Internasional memang kemudian membagi kewenangan untuk menumpasnya dengan melihat dimana pembajakan laut itu terjadi. Jika di laut bebas maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh Negara manapun yang ingin menumpasnya, bahkan Negara-negara diwajibkan untuk bekerjasama menumpas pembajakan tersebut,  akan tetapi jika di wilayah satu Negara khususnya laut teritorial maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh Negara pantainya.

b.      Penebusan para sandera antara pihak perusahaan dengan pihak pembajak akan ditanggung oleh pihak asuransi. Persoalan tidak selesai pada saat itu.Hal yang harus dilakukan adalah upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembajakan tersebut.Misalnya dengan dilakukannya penyerangan sistematis kepada para pembajak. Jika pembajakan ini dibiarkan diselesaikan perkasus dengan cara pembayaran uang tebusan, maka dampak ganda akan terlihat. Pertama, para pembajak akan tergoda untuk mencoba lagi karena yakin bahwa pasti akan dibayar. Kedua, setiap kapal akan berlomba-lomba memakai asuransi dan pihak asuransi akan menerapkan biaya asuransi yang cukup mahal mengingat resiko yang akan ditanggungnya. Hal ini berarti secara tidak langsung membiarkan pembajakan tetap terjadi dan akan semakin menaikkan biaya pengiriman barang yang akibatnya akan mempengaruhi harga jual barang sehingga perdagangan internasional terganggu, karena tidak lagi efisien dan berbiaya tinggi.

Tindakan perompakan telah ada hampir sepanjang sejarah manusia dan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Perompakan merupakan kejahatan internasional dimana setiap negara bisa menerapkan yursidiksinya. Dalam insiden pembajakan dilaut, motif ekonomi sangat tampak terlihat dengan "kehadiran" uang tebusan yang diminta kepada pemilik kapal atau operator kapal untuk membebaskan para sandera.  Pemicu terjadinya perompakan yang terjadi di Somalia terdiri dari empat factor yaitu : Situasi ekonomi di kawasan sekitar; Lemahnya kontrol pemerintah terhadap permasalahan di dalam negeri; Lemahnya sistem hukum dibidang maritim dan Rendahnya kemampuan para penegak; Kondisi Geografis.
Piracy tidak hanya mengganggu keamanan nasional Somalia, yang sedang mengalami krisis lemah penegakan hukum, bahkan mengancam keamanan internasional. Hal inidisebabkan kejahatan telah dilakukan pada taraf internasional, yaitu kejahatan yang telah dilakukan terhadap bendera kapal asing dan warga negara asing yang melintasi perairan tersebut.

Ø  Saran agar tidak terjadi lagi perompakan :

1.       Perlu adanya kepastian hukum terlebih dahulu dari pemerintahSomalia untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalamnegerinya, serta pembangunan dan sistem peradilan pidana yang efektif di negara ini terutama yang berkaitan dengan kejahatanpelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut.

2.       Perlu adanya suatu jaminan ekonomi terhadap masyarakat Somalia.

3.       Bagi negara-negara maju dan memiliki persenjataan yang canggih, hendaknya bersatu untuk melawan kejahatan pelayarantersebut mengingat tindakan ini sangat mengganggu keamanan pelayaran internasional

Ø  Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan_di_Somalia

http://lelemp07.blogspot.co.id/2012/11/perompak-somalia-sebuah-jurnal_26.html

Opini  penyusun  :

Davin Hansel Winata

Perompakan adalah tindakan menyerang kapal oleh sekelompok orang secara pribadi (tidak terkait dengan negara) dengan tujuan menguasai kapal tersebut beserta dengan muatannya, biasanya yang menjadi sasaran adalah kapal-kapal dagang yang mengangkut banyak harta dan muatan berharga yang bisa dijual lagi. Setelah lima tahun aman, bajak laut atau perompak Somalia kembali beraksi di wilayah laut yang sangat angker bagi kapal-kapal dagang internasional tersebut. Kapal tanker yang membawa bahan bakar dari Djibouti ke ibukota Somalia, Mogadishu, dibajak oleh orang-orang bersenjata. Menurut saya,manusia wajib mendaptkan apa yang mereka perlukan dan melakukan sesuatu untuk mencapai hal tersebut.Namun usaha yang harus dilakukan tidak seharusnya merugikan orang lain seperti kasus perompakan di somalia dimana kasus ini di mulai dari tahun 2005 dan dilaksanakan operasi NATO untuk membasmi dan menangkap dalang daru perompakan namun setelah operasi tersebut di selesaikan muncul lah kembali para pelaku pelaku perompakan dan sangat merugikan banyak orang hingga negara harus turun tangan menghadapi masalah ini.Para korban sandera yang telah di tawan disiksa dan hanya di beri makan seadanya hingga mereka harus memakan tikus demi bertahan hidup.Hal ini telah melanggar pasal 28 A "hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Karena para korban  berhak melanjutkan hidupnya dengan layak namun ini untuk makan saja terpaksa memasak tikus di hutan dan mereka merasa menjadi mayat hidup.Lalu,peristiwa ini telah melanggar pasal 28 H "p sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Untuk hidup saja dengan lingkungan yang tidak nyaman membuat mereka merasa disiksa baik batin dan fisik bahkan perompakan dan sandera yang di siksa ada yang sakit dan di biarkan begitu saja.Perompakan somalia juga telah melanggar pasal 28 I "(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Karena para sandera telah di perbudak,tidak adanya kemerdekaan dalam diri mereka,dan mereka pun di siksa.Pasal terakhir adalah pasal 28 J "(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Para perompakan tidak sama sekali hormat dengan hak asasi manusia yang di miliki oleh para sandera.Untungnya,kasus ini telah selesai dan para sandera berhasil di bebaskan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak dan kembali bersama keluarga mereka dan semoga para pelaku di tindak tegas oleh negara sesuai hukum dan agar membuat para oknum oknum perompakan jera dan kasus ini tidak terulang kembali.

Erina

Perompakan yang terjadi di wilayah Somalia menyebabkan kerugian bagi berbagai negara termasuk Indonesia, hal ini menyebabkan berbagai pihak takut untuk berlayar disana karena kerap terjadi perompakan kapal barang ,  kapal minyak , hingga kapal penumpang.

            Kasus ini semakin menjadi sorotan pemerintah Indonesia sejak dibajaknya kapal MV Sinar Kudus yang sedang berlayar di wilayah Somalia. Setelah diselidiki ternyata kapal ini telah disandera selama 46 hari lamanya oleh pembajak Somalia. Kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar pasal 28 I yang berisikan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Gervandy Wijaya

            Perompakan kapal oleh orang Somalia ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang menyebabkan banyak kerugian bagi beberapa pihak termasuk Indonesia. Perompakan ini mengakibatkan rasa takut dan kekhawatiran penduduk Indonesia untuk berlayar di daerah tersebut. Ketakutan ini terjadi setelah kapal MV Sinar Kudus yang merupakan kapal yang berbasis dari Indonesia disandera isinya beserta awak – awak kapalnya. Akibatnya pemerintah harus turun tangan dan membebaskan para sandera, hal ini sangat merugikan negara karena pembebasan sandera membutuhkan biaya besar yang diinginkan oleh penyandera agar sandera tersebut dapat dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

            Modus penyanderaan atau penculikan dengan harapan mendapatkan uang merupakan salah satu pelanggaran HAM karena tindakan ini mengancam nyawa dan hidup orang yang pada hakikatnya hak untuk hidup dimiliki oleh semua orang dan tidak dapat diganggu gugat karena sudah merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertulis pada pasal 28 I yang berisikan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

            Oleh karena itu tersangka pelanggaran HAM yang melanggar hak manusia untuk hidup harus ditindak tegas oleh pemerintah dengan menghukum tersangka pelanggaran HAM dengan hukuman yang setimpal dan membuat para pelaku tersebut dan pelaku – pelaku lainnya jera dan tidak melakukan tindak pelanggaran HAM lagi.

Marcellinus Verell

           Mengenai kasus perompakan Somalia, saya melihat ini sebagai suatu tindakan pelanggaran HAM internasional. Karena bukan hanya melibatkan suatu negara, melainkan semua negara yang mereka bajak di wilayah perairan Somalia. Perompakan ini tentu saja sangat membahayakan jalur pelayaran dunia, karena cara mereka membajak kapal dilakukan dengan sangat kasar. Para perompak memaksakan untuk merampas sebanyak mungkin uang di kapal dan jika jumlah uang tersebut menurut mereka masih kurang maka para perompak tidak segan-segan untuk menyandera awak kapal. Penyanderaan merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat, karena selama disandera mereka hampir tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun. Lebih parahnya, selama disandera mereka selalu disiksa dan diancam dengan harapan keselamatan nyawa mereka segera ditebus dengan jumlah uang yang sangat banyak dari perusahaan kapal atau negara yang bersangkutan. Hal tersebut jelas melanggar pasal 28 I UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

            Namun, mereka melakukan perompakan tentu memiliki alasan. Salah satunya adalah faktor ekonomi, harus diakui pendapatan ekonomi masyarakat Somalia memang rendah. Kebanyakan perompak melakukan pembajakan karena terpaksa, pekerjaan mereka sesungguhnya adalah nelayan tetapi karena faktor ekonomi maka mereka melakukan perompakan. Walaupun banyak juga yang membajak kapal memang adalah pekerjaan mereka, biasanya sudah memiliki komplotan terencana dan selalu ditakuti oleh setiap kapal yang melewati wilayah perairan Somalia. Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan di wilayah perairan Somalia yang menyebabkan mudahnya perompak menjalankan aksinya. Bahkan beberapa pembebasan sandera dilakukan sendiri oleh negara yang bersangkutan tanpa ada bantuan dari pihak somalia.

            Sebenarnya sudah banyak upaya internasional dari militer negara-negara dan dari dewan keamanan PBB, tetapi tetap saja hingga sekarang kasus perompakan ini masih marak terjadi. Dengan kejadian ini, saran saya setiap negara harus ikut berpartisipasi dan bekerjasama dalam upaya meingkatkan keamanan di wilayah perairan Somalia supaya tindakan pelanggaran HAM berat ini tidak terjadi lagi. Pihak Somalia seharusnya juga berani untuk membantu upaya ini dengan kebijakan ekonomi yang lebih baik untuk masyarakatnya dan meningkatkan keamanan di wilayah perairan mereka sendiri.

Maria Ovianita

            Menurut saya perompakan di Somalia merupakan pelanggaran HAM berat karena para perompak mengambil harta dan menyandera dengan kejam. Mereka mengambil seluruh harta dan muatan yang ada di kapal jika kurang mereka akan menyandera penumpang kapal dan meminta tebusan, selama disandera para sanderaan disiksa hal  ini melanggar HAM pasal 28 G ayat 1 yang berisi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

            Para perompak yang menyandera para penumpang kapal juga akan membuat kesepakatan jika kesepakatan berhasil maka para sanderaan akan dilepaskan tapi jika kesepakatan gagal maka para sanderaan akan dibunuh hal ini juga melanggar HAM pasal 28 A yang berisi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Otniel Titus H

         Menurut saya perompakan di somalia merupakan pelanggaran HAM dikarenakan mengancam kepentingan seseorang dan sampai bisa terjadi pembunuhan  yang dianggap sebagai pembunuhan yang tragis dikarenakan dibunuh satu per satu sesuai drngan waktu yang telah ditentukan. Dan sudah sejak lama.  Perompakan ini sudah terjadi bertahun tahun karena pendahulu dari para perompak tersebut mewarisi bakat perompakan yang dapat terjadi di masyarakat yang luas. Perompakan ini biasanya meminta bayaran sekitar 10 juta euro atau bisa lebih. Dan jika negara atau tim penyelamat tidak datang untuk menebus, maka orang yang disandera itu dapat dibunuh langsung. Dan perompakan ini tidak main-main walaupun mereka memiliki kapal kecil tetapi mereka bisa merompak kapal kapal besar dengan cara memanjat ke kapal tersebut.