Senin, 07 Agustus 2017

PERISTIWA 1965-1966 Disusun oleh Kelompok 1 XI MIPA 1 SMA Xaverius 1 Palembang

Disusun oleh
Kelompok 1 XI MIPA 1 SMA Xaverius 1 Palembang
Nama Anggota:
Clarita Margo Uteh
Delvin Melson
Kervin Alvin Shen
Kevin Gunawan
Maria Ivana Novelia


Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat di hidup manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM itu sendiri telah kita dapatkan sejak kita sudah berada di dalam kandungan dan Negara pun menjamin dan melindungi hak yang dimiliki oleh rakyatnya, hal itu terbukti jika kita melihat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A-28J. Meskipun Negara telah menjamin bahkan melindungi setiap hak warga negaranya, tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi dimana orang lain merampas hak orang lain hanya untuk kepuasan ataupun kepentingan sendiri maupun golongan, seperti membunuh,diskriminasi SARA, bahkan yang saat ini sedang marak terjadi di zaman modern ini ialah kasus pem-bully-an.
Peristiwa 1965 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pembantaian di Indonesia 1965–1966 (terkadang disebut sebagai Genosida di Indonesia) adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S/PKI) di Indonesia. Peristiwa ini  merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang terjadi di dunia, pada abad ke-20. Peristiwa ini bermula  dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat yang muncul sebagai akibat kesenjangan perikehidupan antara tentara prajurit dengan tentara perwira. Konflik ini sudah dimulai sejak 17 tahun sebelumnya, kemudian muncul isu tentang rencana Kudeta terhadap kekuasaan Soekarno yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Perwira-perwira Angkatan Darat yang mendukung kebijakan Sosialisme Soekarno kemudian memutuskan untuk melakukan aksi polisionil dengan menghadapkan tujuh orang Jendral yang diduga mengetahui tentang Dewan Jendral ini ke hadapan Soekarno. Fakta yang terjadi adalah tiga dari tujuh orang Jendral yang dijemput paksa tersebut, sudah dalam keadaan anumerta.
Soeharto yang pertama kali menuduh PKI menjadi dalang dari peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 tersebut. Tanpa pemeriksaan dan penyelidikan, Soeharto mengambil kesimpulan PKI sebagai dalang hanya karena Kolonel Untung yang mengaku menjadi pimpinan Dewan Revolusi memiliki kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Chusus Partai Komunis Indonesia. Hasil akhirnya adalah Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Pembantaian dimulai pada Januari 1966 seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jendral Syarif Thayeb dan memuncak selama tahun 1966 dan mereda pada awal tahun 1967 (menjelang pelantikan Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden). Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Bali. Ribuan orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, tidak ada kepastian berapa jumlah korban pembunuhan itu. Mulai dari yang paling kecil 78.000 jiwa, hingga yang sedang antara 500.000-600.000 jiwa, dan yang tertinggi mencapai angka tiga juta jiwa. Korban pembunuhan massal ini jauh lebih besar dari jumlah penduduk Hiroshima dan Nagasaki yang tewas terkena serangan bom atom Amerika Serikat (AS), dan perang Vietnam yang terjadi bertahun-tahun. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh Parlemen Sementara, dan Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Pada Maret 1968 Soeharto secara resmi ditetapkan menjadi Presiden oleh MPRS yang diketuai oleh Jendral Abdul Harris Nasution.
Peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 pun menjadi lembaran kelam sejarah panjang Indonesia yang telah dilupakan. Dikabarkan pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional.

Sumber :
3.      UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendapat Penyusun :
Clarita Margo U.
       Menurut saya, peristiwa ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sangat berat. Hal ini dikarenakan peristiwa ini bukan hanya mengambil nyawa satu orang saja melainkan jutaan orang yang tidak bersalah. Peristiwa ini telah melanggar HAM pada pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Dan juga pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".
       Kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan belajar dari kasus ini yaitu jangan mengambil keputusan sendiri tanpa ada bukti terlebih dahulu karena jika kita mengambil keputusan tanpa adanya bukti maka akan terjadi tindakan-tindakan yang akan membunuh orang lain, baik membunuh secara fisik ataupun secara mental. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan Negara kita sehingga kita tidak mudah terpecah belah ketika Negara kita mengalami permasalahan yang bisa merusak persatuan Negara ini.
Delvin Melson
       Menurut saya peristiwa itu sangatlah tidak terpuji karena, membunuh atau menghilangkan  nyawa orang lain sama dengan dosa dan hanya Tuhan yang boleh mencabut nyawa seseorang. Peristiwa ini juga telah melanggar UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 A. Seseorang yang tidak bersalah tidak seharusnya diperlakukan sama dengan orang yang bersalah. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menghukum orang yang bersalah dengan cara mencabut nyawa orang lain dengan tidak manusiawi. Kita tidak boleh menghakimi orang komunis seperti kejadian diatas, lebih baik ditahan di penjara daripada dibunuh di depan umum.
Kervin Alvin Shen
       Menurut pendapat saya pribadi, menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Bahkan menyiksa dan membunuh orang lain yang tidak pernah melakukan kesalahan terhadap kita demi memenuhi keinginan segelintir kelompok. Mereka (Para anggota PKI) bahkan hanya dituduh ingin melakukan kudeta dan tanpa proses pengadilan, mereka disiksa dan dibunuh dengan cara yang sadis. Jutaan orang menjadi korban dalam tragedi ini. Kejadian tersebut merupakan kejahatan genosida terburuk yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di negeri ini.
Kevin Gunawan
            Tindakan yang dilakukan itu tidak bagus,dan itu termasuk pelanggaran HAM yang menurut saya sangat berat. Bagi saya membunuh itu adalah tindakan yang sangat tidak bagus karena itu sama saja dengan kita melarang seseorang untuk hidup. Di manapun atau di dunia hak untuk hidup merupakan hak yang selayaknya di dapat oleh manusia. Dengan hak ini lah kita dapat saling jumpa dengan sesama teman atau kerabat. Dan hak untuk hidup ini merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila kita menghilangkan nyawa seseorang itu sama saja dengan menghilangkan pemberian dari sang Pencipta.
Maria Ivana Novelia
Menurut saya perbuatan tersebut sangatlah kejam karena menghilangkan nyawa manusia merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Tuhan yang menciptakan manusia maka Tuhan juga yang berhak mengambil nyawa manusia. Saya harap kejadian ini tidak akan terulang lagi bukan hanya di negara Indonesia tetapi juga di tempat lain. Apabila seseorang bersalah maka orang itu harus diproses secara hukum bukan dihakimi oleh orang lain.
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar