Jumat, 18 Agustus 2017

PEMBANTAIAN PKI Disusun Oleh Kelompok 3 Kelas XI Mipa 8 SMA Xaverius 1 Palembang

Disusun Oleh
Kelompok 3 Kelas XI Mipa 8 SMA Xaverius 1 Palembang
Nama Anggota:
1.     Christoper Chandra
2.     Davin Felix Indrawan
3.     Jennifer Laura
4.     Kevin Alimin
5.     Naffazh Maria T.K.
6.     Patrick Yeh




 Kronologi terjadinya Pembantaian PKI
Peristiwa Pembantaian PKI adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S/PKI) di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto.

Bukti dan hasil pemeriksaan saksi menemukan terjadinya sembilan kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Kesembilan pelanggaran HAM itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Sesuai dengan Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seluruh pelanggaran itu adalah kejahatan hak asasi manusia berat.

Tragedi kemanusiaan ini berawal dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat yang muncul sebagai akibat kesenjangan perikehidupan antara tentara prajurit dengan tentara perwira. Konflik laten dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah dimulai sejak 17 tahun sebelumnya, kemudian mendapatkan jalan manifestasinya ketika muncul isu tentang rencana Kudeta terhadap kekuasaan Soekarno yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal.

Perwira-perwira Angkatan Darat yang mendukung kebijakan Sosialisme Soekarno kemudian memutuskan untuk melakukan manuver (aksi) polisionil dengan menghadapkan tujuh orang Jendral yang diduga mengetahui tentang Dewan Jendral ini ke hadapan Soekarno.

Target operasi adalah menghadapkan hidup-hidup ketujuh orang Jendral tersebut. Fakta yang terjadi kemudian adalah tiga dari tujuh orang Jendral yang dijemput paksa tersebut, sudah dalam keadaan anumerta. Soeharto yang paling awal menuduh PKI menjadi dalang dari peristiwa pagi hari Jumat tanggal 01 Oktober 1965 tersebut. Tanpa periksa dan penyelidikan yang memadai, Soeharto mengambil kesimpulan PKI sebagai dalang hanya karena Kolonel Untung —yang mengaku menjadi pimpinan Dewan Revolusi (kelompok tandingan untuk Dewan jendral)— memiliki kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Chusus Partai Komunis Indonesia.

Hasil akhirnya adalah Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Pembantaian dimulai pada Januari 1966 seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jendral Syarif Thayeb dan memuncak selama kuartal kedua tahun 1966 sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1967 (menjelang pelantikan Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden).

Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Usaha Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dilenyapkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis; dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh Parlemen Sementara, dan Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Pada Maret 1968 Soeharto secara resmi ditetapkan menjadi Presiden oleh MPRS yang diketuai oleh Jendral Abdul Harris Nasution (yang memang sengaja Soeharto tempatkan setelah menangkap dan memenjarakan seluruh pimpinan MPRS yang notabene adalah tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh Soekarnois). Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional.

Gerakan 30 September 1965 adalah realisasi tindakan yang telah mereka rencanakan. Gerakan ini terorganisasi sistematis, melalui struktur organisasi: tingkat pusat (CCPKI), Comite Daerah Besar (CDB PKI), Comite Kota (CK PKI) sampai ke Comite Seksi (CS PKI) sebagai comite basis.

Penjelasan memuaskan untuk kekejamannya telah menarik perhatian para ahli dari berbagai prespektif ideologis. Kemungkinan adanya pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik "Orde Baru" dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin.

Sumber :

v  https://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/23/063418811/komnas-ham-pembantaian-pki-adalah-pelanggaran-ham-berat

v  http://antikomunisme.com/2016/06/27/pki-dan-pelanggaran-ham/

v  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_di_Indonesia_1965%E2%80%931966

Opini Anggota Kelompok:

1.      Christoper Chandra

Menurut saya, kasus pembantaian PKI ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat karena kasus ini telah memakan lebih dari setengah juta korban jiwa diseluruh Indonesia. Saat itu enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan oleh anggota Partai Komunis Indonesia.Lalu Presiden Soekarno mengundurkan diri dan mengangkat Soeharto menjadi presiden untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan, dan Soeharto la yang menyuruh untuk menumpas semua anggota PKI. Dan menyebabkan kematian yang membunuh ribuan jiwa yang termasuk dalam pembunuhan Genosida. Solusi untuk kasus ini mereka para anggota PKI harusnya sadar akan apa yang mereka lakukan, dan Soeharto harusnya tidak langsung memusnahkan semua anggota PKI karena belum tentu semuanya terlibat dalam kasus pembunuhan jendral jendral tersebut. Dan karena tragedi tersebut sekarang pada tanggal 30 September diperingati sebagai hari G30SPKI.


 2.      Davin Felix Indrawan

Kejadian G30SPKI adalah contoh dari kasus pelanggaran ham yang menyangkut genosida karena telah mengakibatkan banyak korban jiwa diseluruh nusantara terutama di jawa kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan para pemerintah atau perwira untuk menjatuhkan Presiden Soekarno dari jabatannya agar Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden. Orang orang yang mendukung Soekarno dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh atau dipenjara. Akibat dari tindakan rencana Soeharto tersebut pun, PKI menjadi partai terlarang dan berhasil menggeser Soekarno dari jabatan presiden sementara sampai akhirnya tahun 1968 Soeharto resmi menjadi presiden RI. Jika saja para pemerintah tidak egois dan mensyukuri jabatan mereka maka tidak perlu adanya korban jiwa diseluruh nusantara. Sekarang setiap tanggal 30 september selalu diperingati sebagai hari G30SPKI tersebut.



3.      Jennifer Laura

Pembantaian komunis sangatlah sadis dan tidak ada rasa kemanusiaan. Setiap manusia memiliki HAM mereka masing - masing, tetapi adanya pembantaian ini sungguh melanggar HAM. Banyak sekali korban dari pembantaian ini, mereka diperlakukan dengan cara yang kejam. Pembantaian ini pun juga ,memakan korban non komunis. Sudah seharusnya kita sebagai sesama manusia menghormati satu sama lain dan menghargai pendapat satu sama lain.


4.      Kevin Alimin

Menurut saya peristiwa pembantaian PKI merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pancasila sila ke 2 dimana dalam sila tersebut mengharuskan sesama manusia untuk saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mencintai sesame antar umat, sehingga peristiwa tersebut sangat mencerminkan makna dari sila ke 2 dan sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.

 5.      Naffaz Maria

Menurut pendapat saya, pembantaian PKI tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat dimana menghilangkan nyawa sekelompok orang secara paksa. Pemerintah juga seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, hanya karena mereka komunis tidak seharusnya dimusnahkan/dibantai sebab mereka juga mempunyai HAM dan hak untuk hidup.

 6.      Patrick Yeh

Peristiwa pembantaian PKI adalah peristiwa yang jelas merupakan pelanggaran HAM terhadap orang banyak yang tidak sepatutnya dilakukan. Masalah dalam bidang politik seharusnya diselesaikan dengan cara baik baik dan dengan pertumpahan darah.






Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar