Selasa, 15 Agustus 2017

Kasus Pelanggaran HAM Santa Cruz Disusun Oleh Kelompok 1 XI MIPA 7 SMA Xaverius 1 Palembang

Disusun Oleh
Kelompok 1 XI MIPA 7 SMA Xaverius 1 Palembang

Anggota:
1.      Debora Grace N. H.
2.      Excel A.
3.      Khrisnaldi W.
4.      Riandini Permata H.
5.      Rio Alfandy
6.      Shinta Nurkaafi




Link: https://youtu.be/n3_wZIeIGNs

Penjelasan:     

Timor Timur adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, rasanya kita tidak akan pernah lupa bagaimana Timor Timur dulu pernah menjadi sebuah provinsi di Indonesia, yaitu provinsi ke-27. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Sebagai sebuah provinsi, Timor Timur atau lebih dikenal sebagai "Timtim" sempat mempunyai 4 orang Gubernur sebelum melepaskan diri sebagai negara yang berdaulat berdasarkan jajak pendapat yang diadakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1999. Keempat Gubernur tersebut adalah  Arnaldo dos Reis Araujo (1976 - 1978), Guilherme Maria Goncalves (1978 - 1982), Mario Viegas Carrascalao (1983 - 1992) dan Abilio Jose Osorio Soares (1992 - 1999).

Insiden Santa Cruz atau yang juga dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruzterjadi pada saat masa kepemimpinan Gubernur Mario Viegas Carrascalao dan merupakan peristiwa penembakan demonstran Timor Timur di kuburan Santa Cruz di Dili yang terjadi pada 12 November 1991 oleh Tentara Nasional Indonesia. Awal mula permasalahan yang memicu insiden ini adalah karena pihak Timor Timur menginginkan kemerdekaannya sebagai negara independen dan berdaulat setelah 20 tahun bergabung sebagai provinsi Indonesia. Insiden ini pun mendapat kecaman dunia internasional.

Latar Belakang dan Kronologi Kejadian

Pada bulan Oktober 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal (saat itu masih diakui oleh PBB secara legal sebagai penguasa administrasi Timor Timur) dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun, rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia yang mengajukan keberatan atas rencana kehadiran Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin ( badan yang mendukung aksi kemerdekaan Timor Timur dan pernyataan ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pembatalan ini menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro-kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timor Timur. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober, pecah konfrontasi antara aktivis pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di gereja Motael Dili. Pada akhirnya, Afonso Henriques dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, Sebastião Gomes yang ditembak mati oleh tentara Indonesia.

Pada tanggal 12 November 1991, tepat dua pekan setelah kematian Sebastiao Gomez Rangel, pemuda Timor Timur yang dibunuh di depan Gereja Motael, Dili, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan Indonesia pada prosesi penguburan rekan mereka itu. Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk meminta penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin pro-kemerdekaan Xanana Gusmao. Sekitar pukul 8 pagi, massa demo makin padat. Komandan sektor C/ khusus Dili, Kolonel Aruan memerintahkan pasukan Brigade Mobil menyekat massa dengan membentuk brikade di belakang demonstran.

Pasukan Indonesia terus bergerak maju, mendekati massa yang terkepung. Komandan Kompi Gabungan Letda Sugiman Mursanik berteriak memerintahkan pasukannya melepas tembakan peringatan ke udara. Dan pada saat prosesi  memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Massa dibagian belakang pun roboh, sisanya bubar, tunggang langgang.  Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, dinyatakan bahwa 271 orang tewas, 382 orang terluka, dan 250 orang menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.

Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat, yaitu Amy Goodman dan Allan Nairn dan kejadian ini  terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belandauntuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor, dan ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992.

Tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia, hingga sangat mempermalukan permerintahan Indonesia. Di Portugal dan Australia, yang keduanya memiliki komunitas Timor Timur yang cukup besar, terjadi protes keras.

Banyak rakyat Portugal yang menyesali keputusan pemerintah mereka yang praktis telah meninggalkan bekas koloni mereka pada 1975. Mereka terharu oleh siaran yang melukiskan orang-orang yang berseru-seru dan berdoa dalam bahasa Portugis. Demikian pula, banyak orang Australia yang merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia, dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi bangsa Timor Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia II.

Meskipun insiden ini menyebabkan pemerintah Portugal meningkatkan kampanye diplomatik mereka, bagi pemerintah Australia, pembunuhan ini, dalam kata-kata menteri luar negeri Gareth Evans, merupakan  'suatu penyimpangan'.

Menurut Sintong Panjaitan, demonstrasi yang dilakukan di Dili ini bukanlah demonstrasi biasa. Ada unsur pemberontakan terhadap pemerintah. Para demonstran didapati membawa senjata api laras panjang, pistol, granat tangan, senjata tajam dan pentungan, selain bendera Fretilin maupun Falintil. Di sekitar pekuburan  umum Santa Crus, ditemukan barang bukti berupa sepucuk senapan serbu Heckler dan Koch G3 dengan 8 butir peluru, 2 pucuk senapan Mauser dengan 13 peluru, sepucuk pistol FN dengan 12 butir peluru, sepucuk pistol Smith dan Wesson denagn 4 butir peluru, 6 buah granat tangan, 26 bilah parang, 70 bilah pisau dan berbagai jenis senjata lainnya seperti tombak, kapak, sabit, dan pipa besi sebagai pentungan.

Meletusnya, insiden santa Cruz tidak lepas dari kebijakan Presiden Soeharto. Menurut Sintong, keberhasilan operasi tertorial selama satu setengah tahun, mendorong Presiden Soeharto memutuskan bahwa Timor timur dinyatakan sebagai daerah terbuka, seperti 26 provinsi lain. Keputusan Soeharto pada tahun 1990 tersebut dianggap sintong sebagai tindakan yang tergesa-gesa. Keputusan tersebut menimbulkan gejolak sosial yang mengarah kepada perpecahan masyarakat. Membanjirnya pendatang di Timor Timur menimbulkan bibit pertentangan yang bersifat SARA. Dikalangan penduduk asli Timor Timur, telah muncul perasaan tidak senang dengan kedatangan suku Makassar dan Bugis yang dianggap sebagai kelompok penghisap baru dan menghambat kehidupan ekonomi mereka  karena para pendatang tersebut menguasai perdagangan sampai ke tingkat kecamatan. Maka dari itu, kondisi sosial politik masyarakat Timor Timur pun tidak stabil.

Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Syafrie Syamsuddin-lah yang menjadi aktor intelektual dari insiden ini. Di sisi lain, pembantaian Santa Cruz merupakan puncak perselisihan di elit militer Indonesia antara kelompok L.B. Murdhani dan Prabowo Subianto. Menurut buku yang ditulis oleh Sintong Panjaitan, pembantaian Santa Cruz dikendalikan langsung oleh kelompok Prabowo Subianto. Pengakuan yang sama disampaikan oleh mantan komandan SGI Pangkolops Timor Timur yang dipecat karena peristiwa Santa Crus tahun 1991.

Menurut seorang saksi mata pada peristiwa Santa Cruz, "semua ruas  jalan yang  menuju pemakaman Santa cruz di tutup dan kesempatan bagi aparat untuk membersihkan sisa-sisa darah yang tumpah di tanah. Ketika menuju ke sana, melihat Syafrie Syamsuddin sedang membersihkan sisa-sisa darah para korban di pemakaman Santa Cruz".

mmmmSebagai dampak dari peristiwa Santa Cruz, Panglima TNI/ABRI membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) di bawah pimpinan Maijen Faijal Tanjung. Kesimpulannya dinyatakan Sintong Panjaitan sebagai Panglima IX Udayana yang bertanggungjawab atas wilayah teritorial Timor-Timur, Brigjen Samuel Warow sebagai Komandan Pangkolakops Timor Timur dan Kolonel Gatot sebagai Komandan Gatot. Perwira-perwira yang dipecat atas dasar laporan DKM pimpinan Maijen Faijal Tanjung, semua di kategorikan dalam kelompok Jenderal Benny Murdani. Kelompok Jenderal Benny Moerdani yang bintangnya mulai merosot, saat itu tengah diguncang oleh kelompok jenderal Prabowo dan Syafrie Syamsuddin. Namun, bagi penghormatan hak-hak asasi manusia, peristiwa 26 tahun lalu tersebut masih merupakan malapetaka kemanusiaan yang belum teratasi!

Kejadian ini kini diperingati sebagai Hari Pemuda oleh negara Timor Leste yang merdeka. Tragedi 12 November ini dikenang oleh bangsa Timor Leste sebagai salah satu hari yang paling berdarah dalam sejarah mereka, yang memberikan perhatian internasional bagi perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan.

Maka dari itu, Pembantaian Santa Cruz ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Seharusnya, pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ada penyelewengan  dari fungsi badan/ lembaga nasional seperti TNI sehingga kejadian ini tidak akan terjadi.



Sumber:






Opini masing-masing anggota:
1.      Rio A.
Menurut saya kasus pembantaian Santa Cruz merupakan pelanggaran HAM karena  rakyat Timor Leste dibantai oleh TNI sehingga hak untuk hidup mereka diambil secara paksa dan menyebabkan terjadinya perpecahan antar bangsa, sehingga Timor Leste memutuskan untuk berpisah dari Indonesia. Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas apabila ada penyelewengan dari fungsi badan lembaga nasional seperti TNI. Sebaiknya, ada perwakilan tiap daerah seperti DPRD untuk menyampaikan apa yang dirasakan, diinginkan, dan masukan-masukan dari warga daerah sehingga didengar oleh pemerintah dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.


2.      Khrisnaldi W.
Menurut saya, seharusnya kasus ini tidak terjadi karena TNI tak seharusnya melakukan penembakan kepada warga sipil yang menghadiri pemakaman Sebastiao Gomez di Pemakaman Santa Cruz yang membuat Timor Timur ingin keluar dari NKRI dan membuat negara sendiri. Seharusnya, pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas kepada TNI yang berbuat semena-mena sehingga kejadian ini tidak terjadi. Akibatnya, bangsa Indonesia dipermalukan oleh bangsa lain karena beritanya tersebar ke seluruh dunia.

3.      Excel A.
Peristiwa Santa Cruz tidak boleh terjadi lagi karena peristiwa ini melanggar banyak pasal-pasal pada UUD dan juga mempermalukan nama Indonesia, karena peristiwa ini disiarkan diseluruh negara dan diprotes banyak orang.



4.      Riandini P.

Menurut saya, kasus ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang dilakukan TNI dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz. Setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya dan TNI yang memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, harusnya tidak bertindak seperti itu. Mereka tidak bisa menghabisi nyawa orang-orang tak bersalah yang ingin mempertahankan hak mereka. Perbuatan itu jelas melanggar HAK seseorang dan itu tidaklah baik.



5.      Shinta N.

Bagi pro kemerdekaan, mereka ingin kebebasan dan tercipta negara yang baru, era yang baru. Negara yang dikelola kemajuan dan nasibnya oleh diri sendiri. Untuk itu, rakyat yang pro kemerdekaan mengorbankan jiwa raga, harta, dan kekayaan untuk sebuah kemerdekaan. Bagi Indonesia, Timor Timur adalah provinsi termuda. Hal itu tidak mungkin dilepas begitu saja sebagai bangsa yang berjiwa besar dan bersikap nasionalisme. Tentara dan rakyat Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah nusantara sebagai NKRI yang utuh. Walau akhirnya Timor Timur harus lepas dari Indonesia lewat jejak pendapat yang akhirnya dimenangkan oleh pro kemerdekaan. Sejak itu, Timor Timur berdiri sebagai sebuah negara.



6.      Debora G.

Menurut saya, peristiwa pembantaian Santa Cruz yang terjadi di Dili pada 12 November 1991 merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Namun, sebagai warga negara Indonesia, saya berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia tersebut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat pada waktu itu, sebagian penduduk Timor-Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia. Jika TNI tidak mengambil tindakan untuk menjaga kedaulatan NKRI, maka negara lain akan menganggap lemah kekuatan Indonesia dalam memperhatikan dan menjaga provinsi didalam negara. Hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap keberadaan NKRI di mata negara lain . Hanya saja, seharusnya TNI melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu, jangan langsung melakukan tindakan penembakan massal yang terjadi seperti itu ( tindakan pelanggaran yang tergesa-gesa ). Kasus ini telah melanggar HAM seperti yang tercantum dalam pasal 28A UUD 1945 yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pada kasus ini, kita dapat melihat bahwa TNI, melalui tindakan penembakan yang dilakukan, sudah menghilangkan hak hidup sebagian penduduk Timor Timur. Atas pelanggaran HAM ini, sudah sewajarnya negara memberikan sanksi/ hukuman yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku ( dalam hal ini adalah TNI , walaupun TNI adalah lembaga nasional Indonesia). Pemerintah dan aparat penegak hukum haruslah bertindak tegas apabila ada penyelewengan dari fungsi lembaga nasional seperti ini.Hukum tetaplah hukum! Hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang melanggarnya!.

Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sadar untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain agar kita juga dihargai. Kita tidak bisa seenaknya membunuh atau mengambil nyawa orang lain apapun alasannya.  HUMAN RIGHTS ARE NOT A GAME.


Kesimpulan kelompok:

Pembantaian Santa Cruz ini membuktikan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi dengan berbagai alasan yang ada dan disertai dengan pembenaran masing-masing pihak , maka seharusnya kita lebih menghargai hak-hak orang lain agar hidup kita lebih damai.
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar