Kamis, 17 Agustus 2017

Kasus Bulukumba Disusun Oleh Kelompok 5 XI MIPA 4 SMA Xaverius 1 Palembang

Disusun Oleh
Kelompok 5 XI MIPA 4 SMA Xaverius 1 Palembang
Nama Anggota:
1.      Agung Kenedy (1)
2.      Jerry Umar (14)
3.      Nelsen Lim (26)
4.      Raymond Z.A. (29)
5.      Vico Christian (37)

Kasus pelanggaran HAM yang berupa perebutan tanah dan pembantaian kepada para petani ini terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin, 21 Juli 2003 pukul 2 siang. Kejadian ini bermula dari P.T. London Sumatra (Lonsum) ingin melakukan perluasan lahan untuk kegiatan industri di Desa Bonto Mangiring Bukulumba, namun upaya ini ditolak warga desa khususnya para petani karena akan merusak sawah mereka yang dilakukan dengan memberontak dengan P.T. Lonsum. Setelah beberapa saat karena warga terus memberontak, pihak tersebut tidak bisa membangun lahan untuk kegiatan industri, tanpa pikir panjang, seorang Brimob bernama Bone, Polres Banteang dan Sinjai yang berjumlah 320 orang yang mempunyai  hubungan dengan P.T. Lonsum mendatangi Desa Bukulumba dan melakukan aksi penembakan dan pembantaian oleh para petani yang ingin mempertahankan hak tanah milik mereka yang menyebabkan 20 orang terluka parah, 4 orang tewas, dan hancurnya rumah - rumah warga sekitar. Akibat peristiwa ini, beberapa warga melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun, pihak kepolisian malah menangkap mereka. Setelah beberapa saar, ada pihak Kepolisian Daerah yang melancarkan 2 gelombang penyerangan dan mengamankan 12 orang Polres Bukulumba dan Gatot Budiwiyono yang melakukan pembunuhan secara babi buta serta beberapa orang yang telah terkena serangan tertangkap dan dijatuhi hukuman penjara sehingga kasus Bulukumba ditutup.
Kasus ini termasuk kasus pelanggaran HAM  karena dalam kasus ini, para petani tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Padahal, dalam Pasal 28 tercatat bahwa semua orang bebas  untuk berserikat, berkumpul, dan memberikan pendapat. Selain itu, dalam kasus ini terjadi perebutan tanah yang menjadi hak milik para petani dan pembantaian terhadap petani yang mempertahankan hak miliknya. Padahal, dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 H ayat 4 tercatat bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan semua orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil sewenang – wenang oleh siapapun.

Sumber :

Opini dari anggota kelompok :
  1. Agung Kenedy
Menurut saya, peristiwa ini terjadi karena emosi dari pihak P.T. Lonsum karena tidak diberi tanah untuk memperluas lahan industrinya. Seharusnya P.T. Lonsum tidak mengambil tanah milik warga kalau tidak ingin merasakan akibatnya 

  1. Jerry Umar
Menurut saya, seharusnya P.T. Lonsum melakukan musyawarah mufakat dengan para warga desa untuk menggunakan tanah mereka agar tidak terjadi peristiwa yang menyedihkan ini
  1. Nelsen Lim
Menurut saya, peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28 yang terlihat dari warga petani yang tidak bebas dalam mengeluarkan pendapatnya. Padahal, semua orang memiliki hak untuk bebas mengeluarkan pendapat dan hak itu tidak boleh diganggu gugat.

  1. Raymond Z. A.
Menurut saya hal ini bisa terjadi karena pihak polisi membantu pihak P.T. Lonsum dan tidak menghiraukan warga desa. Seharusnya polisi bersikap adil baik kepada pihak P.T. Lonsum maupun warga desa

  1. Vico Christian
Menurut saya, peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28 A dan 28 H ayat 4 karena dalam peristiwa ini terjadi perebutan hak milik seseorang dan pembantaian terhadap para petani. Padahal setiap orang berhak memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain.
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar